Perka LKPP No: 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Peraturan Kepala LKPP No: 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Perka LKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (Blacklist)
Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering
Perkap Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Polri
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Polri
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Inpres Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Juknis Operasional Sertifikasi PBJ Pemerintah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perkap Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri
Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012
Peraturan
Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Permendag No. 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan SIUP
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Permendag No. 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan SIUP
Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2007 Tentan Penerbitan Surat Izin Usaha
Permendag Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perizinan
Permendag Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780 Tahun 2008 Tentang Radiologi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kalibrasi Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ
Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah
Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah
Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman PBJ Yang Dikecualikan Pada PBJP
Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman PBJ Yang Dikecualikan Pada PBJP
Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PBJP
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PBJP
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang LPSK PBJP
Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang LPSK PBJP
Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku PBJ
Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku PBJ
Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan PBJ
Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan PBJ
Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender atau Seleksi Internasional
Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender atau Seleksi Internasional